Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti terus mendorong rumah sakit mitra BPJS Kesehatan untuk berinovasi dalam memberikan layanan kepada peserta JKN-KIS. "Rumah sakit harus berinovasi untuk menghadirkan layanan yang memudahkan pasiennya, termasuk peserta JKN-KIS, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan Supaya pria tersebut bisa operasi di rumah sakit tertentu, berarti ia harus mendapatkan rujukan dari Puskesmas. Tanpa surat rujukan, maka pria itu akan sulit mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang dituju. Demikian pembahasan singkat seputar perbedaan KIS dan BPJS kesehatan. Supaya bisa menggunakan keduanya secara maksimal, pastikan Perbedaan BPJS dan KIS. KIS merupakan program jaminan kesehatan untuk warga kurang mampu sedangkan BPJS merupakan badan pengelolanya. KIS terbatas hanya untuk rakyat miskin dan kurang mampu sedangkan kartu jaminan kesehatan yang dikelola BPJS wajib dimiliki warga negara Indonesia baik mampu atau kurang mampu. Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan KIS berbasis program Kartu Indonesia Sehat di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat sudah cukup berjalan dengan baik akan tetapi petugas administrasi dan petugas medis (dokter dan perawat) dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan Indonesia Sehat di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Merangkum dari berbagai sumber berikut beberapa perbedaan KIS dan BPJS Kesehatan. 1. Manfaat. BPJS Kesehatan memberikan manfaat berupa penjamin biaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi peserta JKN berstatus aktif. Hal tersebut pun serupa dengan KIS, hanya saja terdapat perbedaan pada hak ruang kelas inap di Plt Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Basuni Radi, Presiden Direktur Philips Indonesia Astri Ramayanti, dan Chief Digital Transformation Office (DTO) Kementerian Kesehatan Setiaji (kiri-kanan), dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Rabu (13/12/2023). TEMPO.CO, Depok - Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Mary Liziawati menjelaskan apa yang dilakukan pemerintah kota itu di balik klaim berobat gratis pakai KTP untuk warganya. Pemerintah Kota Depok memungkinkan itu setelah mendeklarasikan layanan kesehatan Universal Health Coverage per 1 Desember 2023. Mary mengatakan, anggaran program UHC tersebut senilai Rp 112,8 miliar untuk satu tahun Apalagi untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut di rumah sakit tidak ada tambahan biaya, cukup dengan menunjukkan KIS Digital pada Aplikasi Mobile JKN atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) EHijJ.